Pati, DM– Rabu (13/8/2025), udara di Kabupaten Pati tidak hanya panas karena terik matahari. Jalanan dipenuhi gelombang manusia—ribuan warga berbaris, suara teriakan bersahut-sahutan, spanduk berwarna mencolok mengangkat tuntutan yang sama: “Bupati Mundur!”
Dari wajah-wajah itu, tergambar kemarahan yang sudah lama terpendam. Seorang petani tua menggenggam erat papan tuntutannya, keringat bercampur debu di dahinya. Di sudut lain, ibu-ibu membawa anaknya, ikut menyuarakan keresahan yang tak lagi bisa dibendung. Semua mata tertuju pada satu sosok—Bupati Pati Sudewo—yang dianggap telah mengabaikan suara rakyatnya.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menjadi pemicu. Kebijakan itu, bagi banyak warga desa, bukan sekadar angka di kertas, tetapi perampasan nafas hidup. “Lahan kami bukan emas, tapi tanah yang kami garap demi makan sehari-hari. Naik segitu, sama saja mematikan kami,” ujar seorang demonstran dengan suara bergetar.
Aksi yang awalnya damai, berubah tegang ketika massa merasa tuntutannya tak dihiraukan. Sorakan semakin keras, tangan-tangan terangkat, dan di tengah dorongan massa yang kian tak terkendali, api tiba-tiba menyala dari arah sebuah mobil polisi. Asap hitam membubung ke langit, menjadi simbol amarah yang tak lagi bisa dipadamkan oleh kata-kata.
Bukan hanya soal pajak. Bupati Sudewo juga dituding arogan, memprovokasi warga dengan ucapannya, dan membiarkan tindakan represif aparat Satpol PP yang sempat menyita bantuan logistik demonstran. Semua itu mempertebal luka di hati warga, memperbesar jurang antara pemimpin dan rakyatnya.
“Ini bukan hanya soal uang. Ini soal harga diri dan keadilan,” kata seorang mahasiswa yang ikut dalam barisan terdepan, matanya menatap tajam ke arah gedung pemerintahan.
Hari itu, Pati menjadi saksi bahwa ketika suara rakyat tak lagi didengar, amarah bisa menyala—membakar tidak hanya kendaraan, tetapi juga kepercayaan pada kepemimpinan. Api memang bisa padam, tetapi bara di hati warga, mungkin akan terus menyala sampai tuntutan mereka terpenuhi.
