HALTENG, DM – Di balik suara mesin ekskavator yang tak pernah berhenti, para penambang galian C di Desa Wairoro Indah hidup dalam dilema yang tak kunjung usai. Mereka bekerja saban hari untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan Halmahera Tengah, namun status legalitas usaha mereka masih menggantung.
“Bukan kami tidak mau urus izin, Pak. Tapi belitnya minta ampun. Setelah kewenangan pindah ke pusat, kami makin tak tahu jalurnya,” ujar salah satu penambang kecil, Sabtu (29/11/2025).
Suasana tambang rakyat atau galian c
Di lapangan, alat berat bekerja, pasir dan batu terus diangkut, tetapi di atas meja birokrasi, berkas perizinan justru mandek. Penyebabnya satu: Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Tanpa WPR, segala pintu legalitas tertutup. IPR tak bisa dimohonkan, SIPB tak dapat diterbitkan, dan OSS hanya menjadi sistem tanpa manfaat bagi penambang rakyat di Wairoro Indah.
Meski demikian, itikad baik mereka tak padam. Para penambang mengaku siap membayar PNBP sesuai volume produksi—sebuah komitmen yang menunjukkan bahwa mereka tak pernah berniat menghindari kewajiban negara.
“Kami tahu aturan. Tapi kami juga tidak bisa menghentikan operasi, karena ini rezeki banyak orang. Kalau izinnya belum selesai, kami tetap mau bayar PNBP,” katanya.
Di tengah situasi ini, para penambang berharap pemerintah daerah dan pusat turun tangan menyelaraskan kebijakan perizinan. Mereka ingin bekerja tanpa rasa was-was, sambil berkontribusi terhadap pembangunan negeri.
