TERNATE, DM- Malam itu, Sabtu 13 Desember 2025, Ternate menjadi saksi penguatan ikatan kekeluargaan warga Sulawesi Selatan di Maluku Utara. Tidak sekadar seremoni, pengukuhan kepengurusan BPW KKSS Maluku Utara, BPD KKSS Kota Ternate, serta PW dan PD IWSS, membawa misi besar: menyatukan data dan memperkuat kontribusi warga bagi daerah.
Prosesi pengukuhan dipimpin Wakil Ketua Umum BPP KKSS, Drs. Ibnu Munsir, sementara pelantikan pengurus IWSS dilakukan Hj. Andi Rachmi Nurman, Waketum PP IWSS Bidang Sosial dan Tanggap Bencana.
Dalam suasana penuh keakraban, Sekjen BPP KKSS, Karding, menyampaikan pesan yang lugas namun sarat makna.
“Warga Sulsel di Maluku Utara jumlahnya puluhan ribu. Ini bukan angka kecil. Sudah saatnya kita tertib administrasi. KKSS dan IWSS harus bergerak mendata, dan warga harus memiliki KTP Maluku Utara,” ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Bagi Karding, data bukan sekadar angka, tetapi fondasi sinergi dengan pemerintah daerah. Pajak kendaraan, izin usaha, hingga PAD, semuanya bermuara pada administrasi yang tertib.
Pesan itu mendapat respons positif dari Sekprov Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, yang hadir dalam acara tersebut.
“Kami kesulitan menjangkau warga Sulsel yang belum ber-KTP Malut. Dengan KKSS dan IWSS, kami berharap pendataan ini bisa berjalan baik. Pemerintah siap mendukung,” katanya.
Di barisan perempuan, Ketua PW IWSS Malut, Imelda Hasyim Ado, menegaskan IWSS tidak akan tinggal diam. Hal senada disampaikan Ketua PD IWSS Kota Ternate, Hj. Endang Hermanto, yang siap menggerakkan IWSS di tingkat kota.
Sementara itu, Ketua BPW KKSS Malut, H. Rajman Makka, menutup rangkaian pesan dengan komitmen nyata.
“Pendataan ini untuk melindungi warga kita sendiri. Agar tidak terkendala saat mengurus izin usaha, bantuan, atau ketika menghadapi persoalan hukum karena status domisili,” ujarnya.
Malam pengukuhan itu pun menjadi awal langkah besar: membangun kebersamaan, menata data, dan memastikan warga Sulsel benar-benar menjadi bagian utuh dari Maluku Utara.
