TERNATE, DM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memantapkan transformasi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi pengadaan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan kegiatan menyampaikan apresiasi kepada LKPP, BPBJ Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas PUPR, serta seluruh panitia yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pelatihan.
Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Ariyanto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Pemprov Malut berencana mulai menerapkan kontrak payung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap kontrak payung dapat memberikan kepastian dan fleksibilitas dalam manajemen anggaran, sekaligus mendorong kualitas layanan yang optimal dari pihak penyedia,” ujarnya.
Menurut Risman, penerapan e-katalog merupakan bagian dari transformasi besar sistem pengadaan nasional yang mengarah pada proses yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turut memberikan arahan sekaligus apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan ini bukan sekadar meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran dan praktik korupsi melalui perbaikan tata kelola pengadaan.
“Saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan keseriusan. Manfaatkan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi agar wawasan yang diperoleh benar-benar aplikatif,” tegas Sherly.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber dan instruktur dari LKPP yang telah membimbing peserta hingga kegiatan berakhir dengan baik.
Dengan penerapan e-katalog dan rencana kontrak payung, Pemprov Malut berharap tercipta sistem pengadaan yang modern, efisien, dan berintegritas, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas.
