Ternate,DM- 8 Februari 2026 — Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) yang diselenggarakan pada Minggu, 8 Februari 2026 di Asrama Haji Kota Ternate, mendapat kecaman dan penolakan keras dari Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ternate.
Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ternate, Ghozal Elfridho, menegaskan bahwa pelaksanaan MUSDALUB tersebut dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku di tubuh HIPMI. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut diselenggarakan secara sepihak, tanpa melalui prosedur resmi organisasi, serta tanpa adanya surat undangan, pemberitahuan formal, maupun informasi kepada BPC HIPMI Kota Ternate maupun BPC-BPC lainnya di wilayah Maluku Utara.
“Pelaksanaan MUSDALUB ini jelas tidak sesuai mekanisme organisasi. Tidak ada undangan resmi, tidak ada pemberitahuan, bahkan tidak ada informasi kepada kami sebagai BPC Kota Ternate maupun BPC lainnya. Ini menunjukkan bahwa forum tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak prosedural,” tegas Ghozal Elfridho.
Lebih lanjut, Ghozal Elfridho mengungkapkan bahwa dirinya telah mengonfirmasi langsung pelaksanaan MUSDALUB tersebut kepada Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira, melalui pesan WhatsApp. Dalam konfirmasi tersebut, Sekjen BPP HIPMI menyampaikan bahwa apabila forum MUSDALUB tidak melibatkan seluruh BPC yang ada, maka secara organisasi forum tersebut cacat secara prosedural dan tidak sah.
“Sekjen BPP HIPMI menegaskan bahwa jika MUSDALUB tidak melibatkan seluruh BPC, maka forum tersebut cacat prosedur dan tidak sah secara organisasi,” ungkap Ghozal.
BPC HIPMI Kota Ternate juga menyoroti kehadiran perwakilan BPP HIPMI dalam forum tersebut. Menurut mereka, seharusnya perwakilan BPP hadir sebagai penengah dan penjaga marwah organisasi, bukan justru memperkeruh suasana dan kondisi HIPMI di Maluku Utara.
Dalam pernyataannya, BPC HIPMI Kota Ternate bahkan menyebut bahwa salah satu oknum perwakilan BPP, yakni Hadi Nainggolan selaku Ketua Satgas Pangan BPP HIPMI, diduga menjadi pihak yang justru menjadi penggerak atau “otak” dari pelaksanaan MUSDALUB sepihak tersebut.
“Seharusnya perwakilan BPP hadir untuk menjadi penengah dan menjaga kondusivitas organisasi, bukan malah memperkeruh situasi dan kondisi HIPMI Maluku Utara, bahkan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan MUSDALUB sepihak ini,” lanjutnya.
Sebagai penutup, BPC HIPMI Kota Ternate berharap agar BPP HIPMI, khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dapat bersikap bijak, objektif, dan tegas dalam menyikapi persoalan ini. Mereka mendesak agar BPP HIPMI mengambil langkah organisasi terhadap oknum-oknum yang dinilai tidak bertanggung jawab dan telah mengacaukan stabilitas organisasi HIPMI di daerah.
“Kami berharap Ketua Umum dan Sekjen BPP HIPMI dapat bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mengacaukan kondisi dan situasi HIPMI di daerah, agar marwah organisasi tetap terjaga,” tutup Ghozal Elfridho.
