TERNATE, DIM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui Breakfast Meeting Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia yang digelar di Rooftop Aula Maitara Lantai 2, Kantor BI Maluku Utara, Ternate, Selasa (23/6/2026).
Forum strategis tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si., bersama jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, pimpinan perbankan, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menjadi forum rutin untuk menyampaikan arah kebijakan moneter nasional sekaligus menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan bahwa fokus utama Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia yang mulai berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM), serta masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan pokok, menjadi perhatian utama yang terus dipantau Bank Indonesia.
“Lewat forum Breakfast Meeting ini, kami menyampaikan arah kebijakan makroprudensial BI sekaligus menyerap masukan dari daerah. Kuncinya saat ini adalah menjaga ekspektasi inflasi dan merawat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kita harus memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kokoh melalui sinergi bersama,” ujar Handi.
Bank Indonesia juga memaparkan bahwa meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi di sejumlah sektor, mulai dari industri pengolahan nikel, manufaktur, hingga industri makanan dan minuman.
Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi (higher for longer) yang diterapkan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) masih membuat dolar AS menguat sehingga memberikan tekanan terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia terus melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing, optimalisasi instrumen Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sertifikat Valas Bank Indonesia (SVBI), hingga mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan menarik aliran modal asing.
Handi mengungkapkan, posisi Cadangan Devisa Indonesia per Mei 2026 tetap berada pada level yang aman, yakni 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan pembiayaan impor. Sementara itu, tingkat inflasi nasional juga masih terkendali di angka 3,08 persen, sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI bersama OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkomitmen memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertambangan. Fokus diarahkan pada pengembangan UMKM, sektor pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus diperkuat melalui pelaksanaan operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Menurutnya, ketentuan mengenai alokasi maksimal 30 persen APBD untuk belanja pegawai harus dipatuhi sehingga ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk belanja barang, jasa, dan modal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sisa anggaran wajib kita arahkan secara optimal untuk belanja barang, jasa, dan modal yang memberikan dampak langsung bagi kemajuan UMKM serta kesejahteraan masyarakat. Uang daerah tidak boleh mengendap di bank. Lewat forum komunikasi kebijakan ini, kita samakan persepsi agar akselerasi belanja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi,” tegas Sri Haryanti.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menerapkan strategi front loading atau percepatan realisasi belanja APBD sejak awal tahun agar perputaran uang di masyarakat berlangsung lebih cepat. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat pesisir, nelayan, serta digitalisasi UMKM.
Pada akhir kegiatan, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat langkah-langkah strategis TPID, di antaranya melalui pemantauan harga pangan harian, perluasan operasi pasar murah, percepatan realisasi belanja daerah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencintai, bangga, dan memahami rupiah.
Sri Haryanti juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Melalui komunikasi kebijakan yang terjalin secara intensif seperti ini, kami optimistis stabilitas harga di Maluku Utara akan tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak positif. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan Maluku Utara yang semakin maju,” pungkasnya.
