SOFIFI, DM— Di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/8/2025), namun atmosfer ruang sidang paripurna telah terasa penuh perhatian. Suasana tenang berubah menjadi momentum strategis ketika Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berdiri di podium, membuka dokumen penting yang akan menjadi arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah untuk tahun 2026.
Bukan sekadar dokumen teknokratis, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ia paparkan hari itu adalah kerangka besar, pondasi menuju transformasi Maluku Utara—dari provinsi yang kaya sumber daya menjadi daerah yang tangguh secara sosial dan inklusif secara ekonomi.
“Kami menyusun ini dengan visi besar, agar manfaat pembangunan benar-benar terasa di setiap rumah, di setiap desa, dan di seluruh penjuru Maluku Utara,” ujar Sherly tegas namun tenang, dalam pidato paripurna ke-33 DPRD Provinsi Malut.
Peta Jalan Menuju Transformasi
Dengan mengacu pada tema nasional “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” Sherly mengumumkan bahwa Maluku Utara juga menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 sebagai “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi.”
Bagi Sherly, tema ini bukan sekadar slogan, tapi rencana konkret yang akan diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengawali pemaparannya dengan merinci capaian makro tahun 2024—sebuah tahun yang meneguhkan optimisme:
- Pertumbuhan ekonomi menembus 13,73 persen, melampaui target RPJMD.
- Inflasi terkendali di angka 1,50 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi nasional.
- Neraca perdagangan mencatatkan surplus US$6,9 miliar—sinyal kuat bahwa Maluku Utara punya daya saing yang terus tumbuh.
Dengan pijakan itu, Pemprov menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 12,1 hingga 13,8 persen, disertai penurunan angka kemiskinan ke 3,0–4,5 persen, serta pengurangan tingkat pengangguran menjadi 3,48–4,01 persen.
Enam Prioritas, Satu Tujuan: Kesejahteraan
Dalam narasi Sherly, masa depan Maluku Utara dibangun di atas enam prioritas utama pembangunan tahun 2026. Semuanya dirancang bukan hanya untuk menciptakan angka-angka statistik yang baik, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan nyata warga:
- Peningkatan kualitas SDM dan penanggulangan kemiskinan.
- Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah.
- Reformasi birokrasi yang berpihak pada layanan publik.
- Penguatan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
- Pemajuan kebudayaan dan harmoni sosial.
Sherly menegaskan, “Ini bukan sekadar program tahunan. Ini adalah peta jalan untuk 10–20 tahun ke depan, agar generasi Maluku Utara memiliki landasan yang kokoh untuk berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia.”
Anggaran yang Menyentuh Rakyat
Dari sisi fiskal, Pemprov memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp3,162 triliun, atau turun 8,19 persen dari tahun sebelumnya—akibat berkurangnya transfer pusat. Namun yang membanggakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat 23,12 persen, kini menyumbang 34 persen dari total pendapatan. Ini menandakan penguatan kemandirian fiskal yang sehat.
Adapun total belanja daerah dirancang sebesar Rp3,177 triliun, dengan belanja modal melonjak 111,91 persen—fokus utamanya pada infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Defisit anggaran sebesar Rp15 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan daerah senilai Rp20 miliar, dengan strategi optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembayaran pajak dan retribusi.
Dari Podium ke Rakyat
Sherly menutup pemaparannya dengan penyerahan resmi dokumen KUA-PPAS 2026 kepada pimpinan DPRD. Tapi lebih dari itu, hari itu, ia menyerahkan harapan baru kepada rakyat Maluku Utara—bahwa tahun depan bukan hanya tentang anggaran, tetapi tentang hidup yang lebih layak, ekonomi yang lebih adil, dan pembangunan yang lebih manusiawi.
