Ternate, DM — Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dinamika internal HIPMI Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Rio Pawane bersama lima Badan Pengurus Cabang (BPC) menyatakan sikap tegas terkait posisi mereka di tengah konflik yang hingga kini belum terselesaikan.
Dalam pernyataannya, Rio Pawane menegaskan bahwa pihaknya bersedia apabila Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Maluku Utara tidak disertakan dalam Munas, mengingat kondisi internal yang masih bergejolak dan belum mencapai titik penyelesaian.
“Jika memang dinamika yang ada membuat BPD HIPMI Maluku Utara tidak diikutsertakan dalam Munas, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan jika pelantikan dan penerbitan SK harus dilakukan setelah Munas oleh Ketua Umum BPP HIPMI yang baru,kami juga siap,” ujar Rio.
Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa sejak awal dirinya bersama lima BPC tidak menjadikan BPD HIPMI Maluku Utara sebagai alat untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam momentum Munas yang kerap dikaitkan dengan dukungan suara.
“Kami tidak pernah menjadikan HIPMI sebagai wadah untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi hanya untuk kepentingan Munas. Di daerah, ada kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar yang harus diperjuangkan dan dikembangkan melalui HIPMI,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi praktik yang berpotensi mereduksi peran organisasi hanya sebatas ajang transaksional menjelang Munas, seperti jual beli rekomendasi dan suara. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat organisasi yang seharusnya berfokus pada pengembangan pengusaha muda di daerah.
“Jangan sampai HIPMI hanya aktif karena Munas. Setelah itu, tidak ada kontribusi nyata bagi daerah. Padahal, banyak potensi ekonomi di Maluku Utara yang perlu diperjuangkan secara serius,” tambahnya.
Sikap ini sekaligus menjadi pernyataan resmi dari Rio Pawane dan lima BPC dalam merespons dinamika yang berkembang di tubuh HIPMI Maluku Utara menjelang Munas. Mereka menegaskan komitmen untuk tetap menjaga marwah organisasi serta mendorong peran HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi daerah, terlepas dari dinamika politik organisasi yang tengah berlangsung.
