Program Studi Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Selasa (21/2/2023) di VOCafe Fort Oranje Ternate, menggelar workshop berbasis OBE (Outcome Based Education).
Direktur Pasca Sarjana, Dr. Thamrin Husain, S.IP.,M.Si menjelaskan, Workhsop ini bagian dari pembobotan Mata Kuliah yang lebih fokus pada capaian lulusan yang berbasis OBE pada Magister Ilmu Administrasi.
Thamrin bilang, Green Budgeting pada mata kulih lebih memfokuskan pada kebijakan green ekologis. Jadi sangat penting untuk dimasukkan pada Mata Kuliah yang relevan.
“Pembobotan Mata Kuliah harus lebih menekankan pada berkelanjutan dan perlu penekanan pada era digital,” jelasnya.
Sementara itu, Prof. Saiful Deni, S.Ag.,M.Si, Dosen Pasca Sarjana yang juga Rektor UMMU mengucapkan terima kasih bagi para pemberi insight yang telah memboboti kurikulum Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana.
Rumusan kurikulum ini, menurut Saiful, akan mampu menjawab tantangan era digital kedepannya. “Semua tanggapan sudah dibicarakan, kedepannya sudah ada konsentrasi Magister Ilmu Administrasi, melalui konsentrasi ini akan dimasukkan semua masukan dari para pemberi insight,” katanya.
Ditempat yang sama, Abdurrahman Kader, M.Si, yang juga dosen pasca sarjana ini lebih rinci menjelaskan, pengembangan Kurikulum sangat penting dan perlu pelibatan stakeholder; mitra, birokrat, aktivitas dan lain sebagainya.
Menurutnya, perlu di update untuk mengikuti regulasi pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan; kajian-kajian teori, konsep dan riset. Karena ilmu pengetahuan telah mengalami perubahan, maka diperlukan update kurikulum menyesuaikan perkembangan.
Lanjut Abdurahman, update kurikulum menyesuiakn kebutuhan masyarakat, mitra, global. Maka universitas atau program studi harus melakukan update kurikulum. Pemberian insight dapat mengembangkan kurikulum, luarannya mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan daerah, mampu mengatasi perkembangan ekologi, mampu mengatasi semua problem di daerah-daerah kepulauan.
Selain itu, kata dia, lulusan mahasiswa diajak untuk dapat menyelesaikan berbagai problem-problem masyarakat, daerah dan ekologi; dampak lingkungan dan sebagainya.
Semua mata kuliah Magsister ilmu Administrasu dapat diboboti dan dikembangkan pada proses perkuliahan dan kosentrasi pada saat Semester III nanti. Sangat mengharapkan dukungan para birokrasi, aktivis lingkungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus bidang ilmu administrasi.
Sementara Dr. Said Assagaf, SH.,MM, dari Stakeholder birokrat dan akademisi, mengatakan workshop semacam ini sangat penting, perlu mengikuti tantangan dan perubahan era teknologi. Tata Kelola Birokrasi memerlukan ASN yang gerak cepat dan efiesiensi, birokrat mampu melayani masyarakat yang berbasis teknologi.
Pascasarjana, lanjut Said, harus menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan pasar global, tantangan era digital serta bersaing dalam era modern baru sekarang ini.
Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana UMMU sudah bergerak cepat dalam penyesuaian kurikulum yang bernuansa inovatif, sehingga mahasiswanya dapat bekerja dengan baik dalam melayani kepentingan masyarakat.
Dia menambhkan, Intinya menjaga keseimbangan ekologi dan pembangunan, inkonsistensi para pelaku pembangunan untuk mengatur tata ruang pada daerah. Tidak adanya anggaran untuk pengembangan dan pelestarian serta peremajaan lingkungan, semua anggaran terlalu kecil. Jadi birokrasi harus lebih cermat dalam mengatur keuangan agar lebih fokus pada lingkungan sekitar.
“Kedepannya perlu pembangunan berbasis hulu daripada hilir, sehingga fokusnya lebih merespon ekologis sekitar. Akademisi harus peka terhadap perkembangan ekologi kedepannya,” katanya.
Secara rinci, Stakeholder yang juga Aktivis lingkungan, Ishak Naser, SE, menjelaskan, Isu grand budgeting sangat penting dalam kurikulum. Tahun 1990-an sudah ada isu grand budget, namun masih samar-samar dalam kehidupan masyarakat dan akademik.
Grand budgeting perlu dikembangkan dalam pengembangan ekolog, efiensi sumber daya (alam, social, lingkungan sekitar).
“Perlu kebijakan pembangunan berbasis ekologi, yang memperhatikan ekologi. Kritik terhadap perguruan tinggi terkait lulusan yang belum mampu mengatasi isu-isu lingkungan hidup; seperti sampah, limbah air, pemukiman yang belum tertata dengan baik. Pembangunan keberlanjutan, sangat memerlukan kebijakan grand budgeting. Lulusan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran konstruktif dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan,” tandas Ishak Naser.
Menurut Ishkan Naser yang juga anggota DPRD Privinsi Malut ini, Grand budgeting berbasis anggaran lingkungan, pembangunan berkemajuan, menjaga keseimbangan ekologis. Perlu langkah-langkah kebijakan berbasis ekologi.
Ishak Naser menambahkan, E-budgeting sangat penting di implementasikan, kemudian perlu sosialisasi Green Ekologi agar tidak merusak lingkungan sekitarnya. Membutuhkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan lingkungan, peningkatan SDM. Jadi sangat diperlukan kritis dari Akdemisi demi pengembangan ekologis di masa yang akan datang.
“Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan generasinya. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos.,M.AP, menyatakan, Grand budgeting disampaikan Ishak Naser mengenai pokok-pokok pikirannya akan difokuskan.
“Kami lebih memfokuskan pada Mata Kuliah yang akan dimasukkan, apakah ke Mata Kuliah Politik Kebijakan Keuangan Daerah atau Kebijakan Keuangan Negara. Pengembangan kurikulum merupakan suatu penyesuaian untuk menghasilkan profil lulusan yang berkualitas. Capaian pembelajaran merupakan suatu hasil dari proses terintegrasi,” tutup Darwin. (Arf).
