Oleh: Novida Masuku (Pemerhati Sosial)
Momentum demokrasi Indonesia berupa pemilihan legislatif dan Presiden-Wakil Presiden akan segera memasuki babak baru. Meskipun masih terhitung beberapa bulan lagi, akan tetapi kasak-kusuk sekilas munculnya calon kala calon mulai tampak dihadapan publik. Baik memakai metodologi publikasi seperti spanduk/ baliho/ stiker. Bahkan melalui media massa. Semuanya itu merupakan tahapan awal untuk melangkah ke jenjang berikutnya.
Dari rentetan pergerakan para kandidat seperti itu, masyarakat kembali diperhadapkan pada pilihan kontraversial, yang dimana hegemoni cara berpikir basis elektoral yang super pluralistik, sangat membuka peluang munculnya dinamika politik baru yang ekstra transaksional.
Merujuk pada setiap momentum politik lokal, tentunya selalu memunculkan fenomena perpolitikan baru yang sifatnya insidentil, akibat hilangnya nilai serta kaidah berdemokrasi yang sesungguhnya. Meskipun substansi demokrasi secara umum masih menjadi pijakan suatu momentum karena berbagai regulasi yang sifatnya mengikat. Akan tetapi demokrasi prosedural tetap saja berada diatas pusaran demokrasi pragmatisme akibat perilaku elite politik yang haus akan cara inkonstitusional dalam mengobak-abik kesucian panggung demokrasi prosedural.
Tentunya ini menjadi penyakit kronis yang sampai sekarang belum ditemukan cara yang mapan untuk penanganannya, sehingga konstitusi sebagai kitab tertinggi di negara ini hanya menjadi hiasan sejarah yang tabu untuk di aktualisasikan. Penyelenggaran negara semakin paranoid dan prematur dalam mengimplementasikan hirarki produk perundang-undangan kita.
Pemilihan Legislatif & Presiden-Wakil Presiden tahun 2024 mendatang harus menjadi catatan kritis yang harus dipegang oleh semua kalangan. Tentunya masyarakat dihimbau agar realistis melihat siapa saja figur yang bisa konsisten menjalankan amanah masyarakat. Figur yang dimaksud adalah mampu mengimplementasikan program-program rill untuk kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, figur yang dimaksud adalah mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta melawan praktek-praktek yang sifatnya inkonstitusional oleh birokrasi.
Kota Ternate pada Umumnya masih berada diatas pusaran konsolidasi pembangunan yang dimana belum terjadi perubahan secara signifikan akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat krusial, yakni masih terjebak dibawah arus predikat daerah dalam pembangunan.
Sangat dibutuhkan langkah-langkah penyelamatan daerah. Ada 5 poin penting yang harus menjadi pegangan semua figur, yakni : mendorong terciptanya pemerintahan serta penyelebggara pemilu yang bersih, peningkatan infrastruktur penunjang, stabilitas keamanan dan ketertiban ditingkat lokal, pencanangan program pendidikan politik, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berkesinambungan.
Olehnya itu, sebagai kalangan yang mewakiki suara perempuan meminta semua kontestan Pemilu agar mencanangkan program-program yang mudah pahami dan diterima masyarakat, dan tidak terkesan sembrawut. Tahapan Pemilu pun diharapkan mampu membawa persaingan yang sifatnya konstruktif. Artinya kontestan harus bersaing dengan menjual program kepada rakyat, bukan dengan melakukan black campaigne, sehingga merugikan kontestan lainnya. KPUD, Bawaslu dan pihak terkait juga diharapkan agar memegang prinsip independensi institusi, yakni memposisikan diri sebagai wadah untuk mengayomi semua kontestan Pemilu, yaitu dengan posisi netral dalam menjalankan seluruh tahapan Pemilu khususnya di Kota Ternate. Tak hanya KPUD, POLRI dan TNI juga dihimbau agar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan stabilitas keamanan dengan menjauhkan diri dari intervensi politik.
