SOFIFI, DM – Di ruang paripurna DPRD Maluku Utara yang sore itu terasa hangat, Gubernur Sherly Tjoanda Laos berdiri dengan nada suara tegas namun terukur. Ia membawa kabar yang, di satu sisi, mengandung efisiensi ketat, dan di sisi lain, membawa optimisme.
APBD Perubahan (APBD-P) 2025 Malut memang harus dipangkas Rp245 miliar akibat kebijakan efisiensi. Namun, di saat yang sama, Sherly berhasil mengerek target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1 triliun—kenaikan Rp335 miliar yang menjaga total APBD tetap bertahan di angka Rp3,4 triliun.
“Efisiensi bukan berarti melemahkan daya gerak. Justru kita buktikan, dengan pendapatan yang lebih kuat, APBD kita tetap kokoh,” ujarnya usai paripurna, Kamis (14/8/2025).
Mengandalkan Pajak, Menanti Lompatan Pariwisata
Data menunjukkan, realisasi penerimaan APBD induk 2025 sudah mencapai 72 persen, sementara belanja baru 42 persen. Sumber pendapatan terbesar masih didominasi pajak bahan bakar minyak (BBM). Namun, Sherly menyadari, mengandalkan satu sektor adalah risiko besar bagi fiskal daerah.
Menjawab kritik DPRD, khususnya Fraksi Golkar yang mendorong diversifikasi sumber PAD, Sherly mengakui sektor pariwisata belum memberi sinyal pertumbuhan berarti. “Justru sektor perikanan dan pertanian yang sekarang bergerak cepat. Hilirisasi kelapa di Halmahera Utara sudah jalan, dan kita targetkan swasembada pala dan cengkeh,” katanya.
Politik Anggaran: Efisiensi yang Produktif
Di balik kebijakan efisiensi, Sherly menerapkan strategi “efisiensi produktif”—memangkas belanja yang kurang prioritas, sambil menggenjot alokasi pada sektor strategis. Contohnya, belanja modal dinaikkan dari Rp500 miliar menjadi Rp700 miliar, sebagian besar diarahkan ke pembangunan jalan dan jembatan.
Langkah ini menunjukkan orientasi jelas: memangkas di satu sisi, namun menambah investasi di sisi lain untuk mendorong perputaran ekonomi daerah.
Bayar Utang, Jaga Kepercayaan
Tak kalah penting, Sherly mempercepat pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Dari total Rp190 miliar, Pemprov telah melunasi Rp120 miliar. “Kepercayaan pemerintah kabupaten/kota itu modal politik dan ekonomi. Kalau utang beres, hubungan kerja jadi lancar,” tegasnya.
Target 2026 dan Tantangan Ke Depan
Sherly sudah menatap 2026 dengan target PAD Rp1,1 triliun dan APBD Rp3,5 triliun. Ambisi ini tentu tidak ringan, mengingat fluktuasi harga komoditas, tantangan investasi, dan belum optimalnya sektor pariwisata.
Namun, gaya kepemimpinannya yang memadukan disiplin fiskal dengan dorongan pada sektor produktif bisa menjadi kunci menjaga “napas” APBD tetap panjang.
“APBD bukan sekadar angka. Ia adalah alat untuk menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberi kepastian kepada rakyat,” tutupnya.
