TERNATE, DM – Di sebuah ruangan di pusat Kota Ternate, Wali Kota M. Tauhid Soleman berbicara lantang: korupsi adalah penyakit kronis birokrasi yang harus diberantas dari akarnya. Ucapannya tak sekadar formalitas, melainkan peringatan keras kepada seluruh aparatur di lingkup Pemkot Ternate.
“Kegiatan ini bukan seremoni. Kita ingin memperkuat pengawasan dan menutup ruang praktik koruptif,” tegasnya.
Di hadapan peserta sosialisasi antikorupsi, hadir pula perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membawa agenda besar: menjadikan Maluku Utara salah satu role model Kanvas Antikorupsi di kawasan timur Indonesia. Ambisi ini bukan tanpa alasan. Kota Ternate telah memulai langkah dengan membentuk Forum PAKSI dan menyiapkan kader-kader penyuluh integritas.
Targetnya jelas: 200 Penyuluh Anti-Korupsi tersebar di seluruh OPD, desa-desa yang mengusung budaya integritas, hingga terpenuhinya indikator nasional seperti opini WTP lima tahun berturut-turut dan meningkatnya skor Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK).
Bagi Tauhid, setiap rupiah yang dikelola birokrasi adalah amanah rakyat. Bagi KPK, Maluku Utara harus menjadi benteng integritas di kawasan timur negeri.
Di tengah bayang-bayang praktik korupsi yang masih kerap menyeruak, harapan itu kini diletakkan di pundak para ASN dan penyuluh muda. Dari Ternate, sebuah gerakan kecil untuk membangun budaya antikorupsi yang lebih besar tengah digerakkan.
