TERNATE, DM — Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara kembali menyita perhatian setelah proses persidangan berlangsung berlarut-larut dan penuh dinamika. Sejumlah peserta dan peninjau Musda mempertanyakan penyebab utama lambatnya proses pengambilan keputusan dalam forum tersebut.
Di tengah situasi itu, muncul dugaan keterlibatan Boy Sangaji, yang dikenal sebagai salah satu staf di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia disinyalir ikut cawe-cawe dalam proses Musda, terutama terkait arah dukungan terhadap salah satu kandidat ketua umum.
Menurut keterangan beberapa peserta yang enggan disebutkan namanya, keberadaan Boy Sangaji di sekitar arena Musda dianggap tidak netral. Mereka menilai ada indikasi keberpihakan terhadap salah satu calon yang secara komposisi dukungan dan matriks suara sebenarnya berada di posisi kalah dibanding kandidat lainnya.
“Kami melihat ada figur eksternal yang terlalu dalam ikut mendorong keputusan forum. Ini membuat proses Musda berjalan tidak normal dan penuh intervensi,” ujar salah satu peserta.
Dugaan keberpihakan tersebut disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang memicu mandeknya jalannya sidang, karena dinamika internal semakin memanas saat sebagian peserta menolak adanya tekanan atau arahan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan struktural dalam HIPMI.
Peserta lainnya menyatakan bahwa Musda seharusnya berjalan berdasarkan mekanisme organisasi dan kedaulatan penuh para anggota HIPMI tanpa campur tangan pihak mana pun. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan figur eksternal, terlebih yang dianggap memiliki kepentingan politik atau kedekatan dengan kandidat tertentu, berpotensi mengganggu independensi forum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Boy Sangaji ataupun panitia Musda terkait dugaan tersebut. Namun polemik ini semakin menguatkan dorongan agar HIPMI Maluku Utara memastikan seluruh proses Musda berjalan transparan, demokratis, dan jauh dari intervensi pihak luar.
