TERNATE,DM- Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, M. Ghifari Bopeng, mengkritik keras penyusunan pendapatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025. Ia menegaskan, pendapatan daerah harus disusun berdasarkan data konkret, bukan sekadar ambisi belanja yang tak terkendali.
“Pendapatan daerah tidak boleh asal tulis. Harus realistis, berbasis data. Jika tidak, defisit akan menghantui kita setiap tahun,” tegas Ghifari dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Rabu (27/11).
Ghifari mengungkapkan, kebiasaan mengutamakan belanja tanpa memperhatikan kapasitas fiskal hanya akan memperparah utang daerah. Ia meminta data realisasi pendapatan tiga tahun terakhir menjadi acuan utama.
“Kita sering terjebak dalam ‘nafsu belanja’ yang melampaui kemampuan. Akibatnya, defisit besar dan utang menumpuk,” ujar Ghifari.
Menurutnya, jika defisit terus terjadi, masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Sejumlah program vital, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sertifikasi guru, tunjangan tenaga kesehatan, hingga pembayaran iuran BPJS, bisa terancam.
“Saya tidak ingin Kota Ternate jatuh ke lubang yang sama seperti daerah lain di Maluku Utara. Ini peringatan keras bagi TAPD dan Banggar,” lanjutnya.
Ghifari optimistis, jika postur APBD disusun dengan disiplin, belanja produktif akan maksimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pembahasan Ranperda APBD 2025 masih berlanjut dengan harapan menghasilkan anggaran yang sehat dan berkelanjutan.
